ESSAY TENTANG PERPOLITIKAN DI INDONESIA

SOSIOLOGI POLITIK

ESSAY TENTANG PERPOLITIKAN INDONESIA

“Politik Bersih dan Adil untuk Indonesia Berkemajuan”

Dosen Pengampu: Wahyudi Winarjo, Dr., M.Si

Oleh:

NUR LAILATUL MAGHFIROH

(201410310311050)

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2015

Politik Bersih dan Adil untuk Indonesia Berkemajuan

            Indonesia adalah Negara berkembang dengan jutaan potensi alamnya yang sangat melimpah. Dengan demikian Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas untuk menjaga, mengolah dan mempertahankan sumber daya alam. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Negara-negara lain ingin menguasai dan sangat tertarik  dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Tidak jarang mereka melakukan segala cara agar dapat masuk dan ikut andil dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti PT. Freeport yang ada di Papua. Banyak investor dari luar negeri yang mendominasi pengelolaan tersebut, sehingga penduduk pribumi merasa disudutkan dengan hal tersebut. Seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menindak dan membuat aturan. Agar penduduk pribumi menjadi prioritas atas potensi alam yang ada pada negaranya sendiri dan dapat mensejahterakan kehidupannya. Jika seluruh rakyat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri melalui usahanya atas pengelolaan sumber daya alam, maka Indonesia akan menjadi Negara yang selangkah lebih mandiri. Pemerintah seharusnya sadar sosial atas hal semacam ini, sehingga tidak semakin banyak wilayah-wilayah Indonesia yang dieksploitasi oleh Negara lain. Banyak yang harus dibenahi dalam sistem perpolitikan Indonesia, karena pemerintah terlalu sibuk memprioritaskan persoalan yang tidak menyangkut kesejahteraan bersama. Sehingga tidak pernah terjadi feedback atau timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, seharusnya masyarakat dan pererintah harus saling take and give unruk kesatuan sistem yang terintegrasi. Tetapi pada kenyataanya masyarakat merasa banyak dirugikan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang dianggap tidak adil serta hanya menguntungkan satu pihak, yaitu pemerintah dan kabinetnya.

            Perpolitikan Indonesia harusnya lebih ditingkatkan dengan perubahan-perubahan pada prinspnya yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat demi kebaikan bersama. Dimana pemerintah harus sadar betul terhadap keadilan yang akan diterapkan agar tidak ada yang dirugikan dalam proses realisasinya. Pemerintah juga harus meyakinkan dirinya bahwa politik yang mereka jalani dan mereka duduki bukanlah politik kepentingan belaka, melainkan politik yang adil dan bersih untuk memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat dan menjadi pemimpin serta wakil rakyat yang amanah serta kompeten. Dengan demikian Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya agar lebih kapabel dalam persaingan apapun dengan Negara lain. Karena kekuatan internal harus lebih utama dikonstruksi agar dapat membentuk jati diri bangsa dan mampu melangkah lebih baik dan berkemajuan dari pada sebelumnya. Maka dari itu perlu dilakukan revitalisasi komponen bangsa seperti pemuda pemudi, pemerintah dan semua golongan agar kembali aktif dan produktif membangun Indonesia lebih baik dengan langkah-langkah kecil dan dimulai dari kesadaran individu.

            Jika individu-individu sudah memiliki kesadaran atas tindakan apapun yang mereka lakukan, maka lebih mudah untuk menkoordinasi suatu sistem. Dimana didalam suatu sistem jika terisi dengan orang-orang yang memiliki integritas tinggi maka akan lebih mudah untuk disatukan. Begitu pula dengan Indonesia, jika seluruh komponen yang menjadi aktor untuk berjalannya suatu sistem pemerintahan sudah memiliki kesadaran akan staus, peranan dan fungsinya maka mereka akan paham dengan job description masing-masing yang kemudian dapat sesuai dengan prinsip keadilan. Sehingga dari komponen konstruksi sistem pemerintahan yang demikian dapat menjadikan Indonesia memiliki orang-orang yang berkualitas untuk mempertahankan dan mengelola bangsa yang kaya akan sumber daya alam dan integritas sumber daya manusianya. Masyarakat akan merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia dan memiliki pemimpin serta wakil rakyat yang mampu menyuarakan aspirasi sehingga tidak ada salah paham ataupun miss communication serta kecemburuan sosial atas tindakan-tindakan yang dianggap merugikan rakyat tetapi menguntungkan para pejabat superordinasi dan memunculkan banyak polemik.

            Karena Indonesia merupakan Negara berkembang dengan potensi luar biasa maka bangsa ini membutuhkan orang-orang yang jujur dan adil dalam tindakan serta ucapannya. Jangan pernah berpikir apa yang telah bangsa berikan kepada kita rakyatnya, tetapi berprinsiplah apa yang sudah kita berikan untuk bangsa yang telah memberikan kehidupan selama ini. Jadi mulai semua tindakan dan sikap sebaik mungkin demi kepentingan serta tujuan bersama, agar dapat menjadikan Indonesia lebih maju, bermartabat dan tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain.

PUISI TENTANG POLITIK

SOSIOLOGI POLITIK

KARYA SASTRA PUISI

Dosen Pengampu: Wahyudi Winarjo, Dr., M.Si

Oleh:

NUR LAILATUL MAGHFIROH

(201410310311050)

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2015

PENGUASA

          Taklukkan si bedebah yang kian menjajah rohani dan jasmani.

          Imperialis insan eminenium ketiga berkibar dilangit-langit pertiwi.

          Menjajah bocah lugu sampai tua bangka tanpa henti.

          Membantai sadis kaum papa tanpa rasa dosa dalam hati.

       Berhati elektronika, berotot sibernetika triliyunan penguasa terzalimi umat       diantero bumi.

          Penghancur cita dan budaya bangsa di tanah yang konon subur makmur loh

          jinawi.

          Dewan perwakilan rakyat yang kian tuli.

          Hidup bak dewa diatas penderitaan rakyat tanpa solusi.

          Ternina bobokan oleh ruang yang dipenuhi suasana kantuk diri.

Negeri setengah jadi…

Yang dienuhi penguasa tak berbudi.

ANALISIS SLOGAN PEMILU

SOSIOLOGI POLITIK

ANALISIS TAGLINE PEMILU

                                        Dosen Pengampu: Wahyudi Winarjo, Dr., M.Si

Oleh:

NUR LAILATUL MAGHFIROH

(201410310311050)

  

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2015

ANALISIS:

1.   Tagline peraga pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki slogan “Indonesia Hebat”. Slogan tersebut sangat singkat dan cukup komunikatif. Menandakan bakal calon ini mengharapkan dan ingin mewujudkan Indonesia lebih hebat dari sebelumnya. Hebat dalam segala hal dan berharap tidak akan terpuruk kembali serta bisa mengalami progress yang signifikan. Tetapi realisasi bertolak belakang dengan slogan tersebut. Karena seperti yang kita lihat dan rasakan sekarang tentang kinerja presiden terpilih beserta para jajarannya. Indonesia banyak mengalami masalah-masalah baik internal ataupun eksternal. Diantaranya, melemahnya nilai rupiah, musibah asap di Riau dan banyaknya tingkat kemiskinan. Bagaimana bisa Indonesia dikatakan hebat jika hal tersebut tetap saja terjadi dan terpelihara? Indonesia akan lebih hebat jika dipimpin oleh pemimpin yang hebat dan mampu menangani permasalahan dengan tanggap serta tindakan nyata. Kesimpulannya slogan tersebut ingin membangkitkan semangat masyarakat Indonesia dan mengharapkan sebuah revitalisasi pergerakan yang berkemajuan, tetapi karena masih lemahnya kekuatan internal membuat Indonesia masih harus merangkak dan berjuang lebih keras demi martabat bangsa dan kemakmuran bersama.

2.  Tagline peraga pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pasangan Prabowo Subianto dan Hatta memiliki slogan “Kerja Nyata untuk Indonesia Raya”. Slogan ini sangat komunikatif karena lebih kompleks. Menandakan bakal calon ini ingin bekerja keras untuk Indonesia dan mencari solusi bagaimana caranya usaha tersebut membuahkan hasil. Jika dianalisis, maka pasangan ini sangat menghargai proses. Karena perlu ditekankan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kerja keras dan realisasi dari sebuah ucapan itu sangatlah perlu ditanamkan. Jika ingin mendapatkan hasil yang baik untuk bangsa ini, maka kita semua sebagai rakyat Indonesia harus saling bahu-membahu bekerja secara nyata demi keutuhan, kemakmuran dan kemaslahatan bersama. Kesimpulannya slogan ini lebih mengutamakan proses dan kesadaran internal untuk membuat Indonesia Raya bangkit.

ESSAY WAWANCARA POLITIKUS

ESSAY WAWANCARA

PERPOLITIKAN NASIONAL

Narasumber: Nanang Qosim, S.Sos

Anggota DPRD Kabupaten Lumajang 2014-2019

Oleh Kelas 3B:

1.      Rurry Edtris Anggraini        201410310311105

2.      Miftahul Nila Zairiah            201410310311022

3.      Alifia Fitriana Suprapto       201410310311049

4.      Nur Lailatul Maghfiroh        201410310311050

5.      Musawwimatul Millah          201410310311073

          Dosen Pengampu: Wahyudi Winarjo, Dr., M.Si

                          JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2015

ESSAY

“ Tipe perpolitikan diIndonesia ini sebenarnya lebih pantas adalah tipe perpolitikan terpimpin.” Begitulah anggota DPRD Kabupaten Lumajang ini menuturkan. Indonesia masih belum siap dengan sistem demokrasi. Apalagi sistem politik dan pemerintahan di Indonesia ini masih sangat kacau. Sebab lainnya adalah, masyarakat kita belum siap menjalankan sistem Demokrasi.

Kemudian, ketika ditanya mengenai Money Politics, beliau mengatakan bahwa semua sektor politik bermain dengan uang, entah itu Pilihan Legislatif, Bupati, maupun Gubernur. Karena anggapan masyarakat awam kalau tidak ada uangnya maka tidak dicoblos. Inilah cerminan masyarakat sekarang karena kurangnya pemerataan pendidikan politik, maka masih banyak masyarakat yang hanya memikirkan material saja tanpa memperhatikan nasib negara atau masa depan anak cucu mereka suatu saat nanti.

Perpolitikan di Indonesia ini mulai kacaubalau, saat masa reformasi,  dimana rakyat belum siap untuk menghadapi sistem baru. Keawaman masyarakat tentang politik akhirnya dimanfaatkan mereka yang ‘berduit’ tanpa memperhatikan kesejahteraan masyakarat.

“Buruk”, itulah gambaran wajah politik masa kini. Bukan hanya salah pejabat-pejabat yang korupsi, tapi juga rakyat yang mau saja disogok dengan uang. Alhasil, muncullah istilah ‘kalo ga ada uang, ga bakalan jadi’.

Pada era sekarang, tidak ada kata untuk me-Revolusi perpolitikan di Indonesia. Kata yang tepat adalah Evolusi Politik. Mengapa ? karena masyarakat kita butuh pemahaman dan edukasi yang mendalam lagi soal politik. Agar mereka mengerti dan mampu menjalankan politik yang bersih dan sehat.

Lantas, apakah sudah ideal, perkembangan politik di era Jokowi ini? Dengan  tegas, pak Nanang menjawab. Belum. “ Kita lihat saja konsep-konsepnya, salah satunya Kartu Indonesia Sehat yang menjadi harapan masyarakat kecil. Keadaan di lapangan masih amburadul. Persyaratan yang banyak kekurangan serta masih menyiksa keluarga pasien.” tutur Alumni S1 Sosiologi UMM angkatan 2007 ini.

BIODATA NARASUMBER

Nama                           : Nanang Qosim, S.Sos

TTL                             : Lumajang, 17 April 1987

Jabatan                         : Anggota F. An Nur                                                       

Fraksi                           : PAN

Alamat                         : Jl. Raya Wonorejo

Nomor Tlp                   : (0334) 881846-884784

Riwayat Pendidikan    :

Ø  1995-2001 SDN 1 MENINJO

Ø  2001-2004 SMPN 1 RANUYOSO

Ø  2004-2007 SMA PGRI 1 LUMAJANG

Ø  2007-2011 S1 SOSIOLOGI

Ø  2012 MASUK PARTAI PAN

Ø  2014 PENCALEG-AN

ANALISIS ARTIKEL TENTANG LEADERSHIP

SOSIOLOGI POLITIK

ANALISIS ARTIKEL TENTANG KEPEMIMPINAN

Dosen Pengampu: Wahyudi Winarjo, Dr., M.Si

 

  

Oleh:

NUR LAILATUL MAGHFIROH

(201410310311050)

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2015

MENUJU POLITIK KEPEMIMPINAN

Politik kepemimpinan demokratis merupakan kualitas manajemen kekuasaan yang sangat dibutuhkan untuk mendekatkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam kehidupan rakyat serta berhubungan langsung dengan kehidupan nyata masyarakat. Kepemimpinan politik berhubungan dengan aspek moral dan psikologis yang harus dikembangkan pelaku politik, terutama untuk merasakan kegelisahan sosial, menyusun kebijakan politik dan mengamankan setiap kebijakan politik dengan keberanian dan keteguhan sikap. Bicara seputar politik dan kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari seluruh perjalanan demokrasi di Indonesia. Kepemimpinan politik demokratis pada era Orde mencatat mengalami banyak masalah. Akibat buruk dari kenyataan ini rakyat harus membayar biaya yang mahal. Ketidakpastian waktu, biaya, dan siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi. Kondisi ini cukup lama terbangun sehingga membentuk sikap, perilaku dan opini bahwa pejabat politik dan pejabat birokrasi tidak dapat dibedakan.

Kini, para wakil rakyat dan semua pemimpin politik di segala level kekuasaan akan menjadi ujung tombak kebijakan publik yang dapat memperkuat gagasan-gagasan besar ke-Indonesiaan. Sikap dan tindakan politik yang lebih mengacu pada kepentingan publik, tidak hanya ditentukan perangkat formal kekuasaan dan demokrasi. Dibutuhkan kepemimpinan politik yang demokratis yang ditentukan oleh seberapa dekat politik dengan rakyat, sebesar apa perhatian kekuasaan dan kekuatan politik terhadap kehidupan sosial rakyat, seberapa besar keinginan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan politik dalam demokratis adalah rangkaian kemampuan, kecerdasan personal dan institusional untuk menggerakkan politik/kekuasaan bagi kepentingan masyarakat banyak. Kepemimpinan politik tergambarkan dalam segala hasrat dan kehendak para pemimpin, bergerak melampaui kepentingan diri dan kelompok. Kepentingan publik memerlukan kualitas kepemimpinan politik demokratis dalam diri pelaku politik pada semua level, baik nasional maupun lokal. Kepemimpinan politik merupakan salah satu kebutuhan politik utama yang harus dikembangkan dalam arus besar reformasi demokratis seperti sekarang ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kepemimpinan politik demokratis, yakni mampu melakukan restorasi sosial-ekonomi, mampu menjaga ruang publik, mampu mendobrak elitisme politik, konsisten mengawal transisi demokrasi dan mampu membangun komunikasi politik. Pengalaman menunjukkan, kepemimpinan politik akan menghadirkan banyak implikasi yang tidak terkira dalam praktek sosial-politik, termasuk perilaku birokrasi. Jika kekuatan politik hanya mengandalkan mekanisme “saling ejek-mengejek” dalam membangun komunikasi politik, maka demokrasi tidak akan mengakar di tingkat rakyat. Saling ejek di level elit politik menunjukkan keengganan menyelesaikan persoalan kebangsaan dengan kualitas komunikasi politik yang dibangun dalam keadaban yang kuat. Persahabatan politik antar pemimpin politik akan menetukan kualifikasi kepemimpinan yang dibutuhkan dalam arus demokratisasi politik. Seorang pemimpin politik tidak hanya berdebat dalam “ritual politik” yang dibuat untuk memperkuat kekuasaan, namun harus mampu menghapus elitisisme politik kekuasaan, berani mendekatkan jarak dengan masyarakat dan konstituen, serta ikut merasakan penderitaan dan kesesakan sosial yang dialami oleh rakyat.

Pasca reformasi, Bangsa Indonesia memerlukan upaya-upaya percepatan reformasi di tubuh birokrasi. Demokrasi membutuhkan institusi untuk mempresentasikan nilai-nilai pemihakan bagi kepentingan rakyat seperti, kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu penguatan peranan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan keutuhan bangsa tidak terlepas dari empat pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika), karena melalui empat pilar tersebut maka segala perbedaan agama, etnis, golongan dan daerah dapat dipersatukan demi keutuhan NKRI. Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. UUD 1945 terkandung nilai dasar yang tidak boleh diubah, dan nilai instrumen jiwa mental yang berkembang dinamis serta nilai praktis yang sesungguhnya dilaksanakan. NKRI adalah raganya dan pancasila jiwanya sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Adapun Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda tetapi pada hekekatnya bangsa Indonesia adalah tetap satu kesatuan. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan memilih Presiden dalam rangka mencari seorang pemimpin dan bukan mencari seorang penguasa. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus cerdas dalam memilih Presiden/pemimpin, karena pilihan kita akan menentukan nasib bangsa ke depan. Sementara itu, krisis sosial dan ekonomi dalam bentuk kemiskinan, pengangguran, kekerasan dan lain-lain, membawa pesan adanya kebutuhan mutlak untuk membangun kembali kehidupan bersama yang berkeadilan dan demokratis. Generasi muda adalah generasi penerus Bangsa jangan sampai menjadi calon-calon penerus para koruptor. Untuk itu, mengharapkan kepada masyarakat tidak terprovokasi dan tidak terlalu membabi buta dalam memberikan dukungan kepada kandidat, harus dalam kondisi damai. “Jangan sampai beda pilihan memecah belah persatuan, siapapun yang menang harus dihormati, meski sulit situasi tersebut harus disikapi dengan dingin dan jangan sampai yang menang berlebih dalam gembira, begitu juga sebaliknya”.  Sumber: leuseruju-politik-kepemimpinan/antara.com/artikel-men.

PENDAPAT MENGENAI ARTIKEL

            Menurut pendapat saya, kepemimpinan di Indonesia saat ini masih lemah kareda adanya beberapa tindakan dan birokrasi yang tidak begitu baik. Sehingga menyebabkan lemahnya kredibilitas pemimpin dimata rakyat dan lambatnya perkembangan Negara. Seharusnya pemimpin sangat memahami kondisi Negara, masyarakat, kehidupan sosial-ekonomi, masalah-masalah yang sedang dihadapi rakyat dan lain-lain dengan cara benar-benar menjadi pemimpin yang amanah dan memiliki progress untuk perubahan. Karena Indonesia memiliki empat pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang seharusnya pula dapat menjadi pedoman dan dasar untuk melakukan revolusi agar bangsa ini tidak terus-menerus berada dibelakang.

            Selain itu, pemerintah harus pro-rakyat dan juga sebaliknya. Karena pada saat ini tidak sedikit para calon pemimpin memanfaatkan suara rakyat dengan cara membelinya hanya untuk kepentingan golongan. Jadilah masyarakat cerdas yang jeli melihat visi misi, tujuan dan kepentingan calon. Yang terpenting adalah menjadi pemimpin yang bijaksana, amanah, pro-rakyat dan membawa perubahan, karena bangsa besar ini membutuhkan sosok pemimpin yang revolusioner.

BERITA TENTANG PERPOLITIKAN INDONESIA

SOSIOLOGI POLITIK

BERITA TENTANG ISU PERPOLITIKAN INDONESIA

Dosen Pengampu: Wahyudi Winarjo, Dr., M.Si

Oleh:

NUR LAILATUL MAGHFIROH

(201410310311050)

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TAHUN 2015

Distribusi Logistik Pilkada di Wilayah Asap Bakal Masalah?

Sabtu, 31 Oktober 2015 | 19:22 WIB

Oleh: Rendra Saputra, Moh Nadlir

Bimtek KPU untuk wilayah III di Sanur Bali. (Foto: M. Nadlir/VIVA.co.id)

VIVA.co.id - Distribusi logistik dilakukan sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2015 terdampak kabut asap, baik di wilayah Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Namun, distribusi logistik di daerah-daerah tersebut terancam terkendala.

Hanya saja, hal itu dikatakan belum bisa diketahui apakah benar akan terkendala atau tidak. Sebab menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, hal itu baru bisa terlihat pada pekan kedua atau ketiga bulan November 2015 nanti.
"Kalau asap makin pekat, nah itu baru kita cari jalan keluar," kata Arief di Sanur, Denpasar, Bali,

Sabtu, 31 Oktober 2015.

Alasannya, kata Arief, pada tanggal 20 November itu proses sortir kertas surat suara dan pengemasan logistik pemungutan suara pilkada harus sudah mulai dilakukan di masing-masing kabupaten atau kota yang selenggarakan pilkada.
"Logistik itu harusnya sudah ada di kabupaten-kota. Kalau tidak ada kan sortir pengemasan (logistik) tidak akan bisa dimulai. Jadi tanggal 20 (November) itu titik kritisnya," ujar Arief.

Karena itu, Arief menuturkan, daerah-daerah yang terdampak kabut asap tersebut akan dilihat proses distribusi logistiknya menggunakan jenis transportasi apa, apakah akan menggunakan jalur darat, laut, atau udara.

"Ternyata kan beberapa daerah proses distribusi logistiknya lewat udara," ungkap Arief.

Lebih jauh, kata Arief, KPU akan melihat apakah daerah-daerah tersebut memang mengalami masalah kebakaran lahan dan hutan atau hanya dapat kiriman asap dari daerah lain saja.

"Ada yang bilang kena asap tapi bukan daerah dia yang kena kebakaran. Artinya pesawat masih bisa mendarat di daerah tersebut," ujar Arief.

Sumber: http://politik.news.viva.co.id/news/read/693963-distribusi-logistik-pilkada-di-wilayah-asap-bakal-masalah-